BEKASI- Sungguh sangat disayangkan sekali proses aksi demo yang mengatasnamakan Harimau Patriot yang katanya ingin memperjuangkan Kartu Sehat (KS) dibumbui dengan aksi seperti persekusi. Hal ini dapat terlihat dalam video yang rame saat beberapa perwakilan aksi demo menemui Ketua DPRD Kota Bekasi, Choiruman J Putro, Kamis (12/12/2019) di ruang rapat ketua DPRD Kota Bekasi.
Dalam video tersebut nampak perwakilan aksi demo yang mengatasnamakan Harimau Patriot seperti melakukan persekusi dan memaksa dengan mendesak Ketua DPRD mengikuti kemauan mereka. Bahkan dalam video tampak aparat kepolisian melerai dan menghalangi salah satu perwakilan peserta aksi demo yang ingin mendekat ke posisi ketua DPRD Kota Bekasi.
Menanggapi video tersebut politisi yang juga Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi Evie Mafriningsianti menyesalkan aksi mereka yang terlihat kebablasan.
“Aksi yg mengatasnamakan pejuang KS ini kebablasan tak berdasar,” ucap Evie kepada bekasiguide.com pada Jumat (13/12/2019).
Masih menurut Evie, masyarakat harus tahu bahwa dewan yang memperjuangkan anggaran di sahkannya Kartu Sehat, namun dikebiri seolah dewan tak pro rakyat.
“Dewan itu mereprestasikan masyarakat mewakili kepentingan masyarakat Kota Bekasi, jadi In Shaa Allah yang kita perjuangkan adalah kepentingan masyarakat,” tegas anggota dewan dari PAN ini.
Evie pun sangat menyayangkan cara-cara yang tak santun dalam menyampaikan aspirasi. “Padahal kita bisa duduk bersama dengan terbuka dan kepala dingin, tabayun agar tidak timbul fitnah,” pintanya.
Jadi, lanjut Evie tak perlu mencari kambing hitam siapa di balik aksi ini. Saatnya masyarakat di edukasi setiap menerima informasi harus ada check & recheck.
Yang penting masyarakat, tambah Evie tidak terpancing dengan informasi yang menyesatkan. “Kartu Sehat sesuai amanat Undang-Undang harus terintegrasi dengan BPJS, bukan KS di tiadakan,” bebernya.
Sementara itu pandangan yang hampir sama dilontarkan ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi. Dirinya sangat menyayangkan adanya massa aksi pendukung KS NIK dengan melecehkan lembaga DPRD dengan “memperkusi” ketua DPRD.
“Apalagi kalimat-kalimat yang tidak pantas diucapkan dengan cara memaksa ketua DPRD menemui pengunjuk rasa, padahal tidak ada surat pemberitahuan ke Setwan DPRD,” paparnya.
Aalagi, kata Sardi di duga Korlap pada aksi demo berstatus guru GTK di salah satu sekolah di Jatiasih. “Persoalan KS NIK tidak akan selesai dengan demo dan aksi massa. Pimpinan DPRD saya minta bersikap terhadap pelecehan lembaga DPRD,” tuturnya.
Adanya carut marut KS NIK, Sardi meminta pimpinan DPRD membentuk pansus KS NIK / Jamkesda. Selain itu pimpinan juga mengakomodir keinginan anggota untuk audit anggaran KS NIK tahun 2018 – 2019.
“Pengerahan massa seperti ini hanya membuat Kota Bekasi tidak kondusif dan tidak aman. KS NIK sudah dianggarkan DPRD Rp386 milyar yang sudah di tanda tangani pengesahan APBD oleh ketua DPRD dan Wali Kota Bekasi, kok ketua dewan di intimidasi?,” tanyanya. (TIM)
